Dana BOS Di Surabaya Tidak Ada

Dana BOS Di Surabaya Tidak Ada

Surabaya, Koran Investigasi

Sekolah yang belum mendapat aliran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) diminta menggunakan anggaran sisa BOS pada triwulan sebelumnya.

Hal ini karena setiap penyaluran dana BOS, tidak semua digunakan oleh sekolah. Sebagian dana itu digunakan untuk pendanaan triwulan selanjutnya sambil menunggu dana triwulan selanjutnya cair.

Kepala SDN Kertajaya 1, Subandi menjelaskan sisa BOS tahun 2014 dan 2015 yang disimpan sekolahnya sebesar Rp 85 juta.

“Dana itu yang kami gunakan untuk pendanaan saat ini. Dengan mengubah rencana keuangan sekolah yang kami konsultasikan dengan Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya,” ujarnya, 29 Desember 2015.

Solusi ini pun digunakan karena dana BOS triwulan IV yang belum ia dapatkan terancam hangus. Selain SDN Kertajaya 1, sejumlah SD Lain juga tidak mendapatkan aliran dana BOSTriwulan IV karena data dapodik yang tidak sesuai. beberapa diantaranya SDN Airlangga 1 dan SDN Simomulyo 1.

Untuk mengusahakan dana BOS sekolah-sekolah ini cair, pihak Dindik Surabaya telah memberikan pengantar pada surat permohonan sejumlah kepala sekolah untuk diserahkan ke Dindik Jatim.

Bahkan, Sekretaris Dindik Surabaya, Aston Tambunan juga mendatangi Dindik Jatim terkait masalah ini. “Belum tahu bagaimana kepastiannya. Tapi provinsi (Dindik Jatim) berjanji akan memperjuangkan,” tutur Aston ditemui di Kantor Dindik Jatim.

Aston kembali menjelaskan jumlah sekolah yang belum menerima BOS di akhir tahun ini terdapat 11 sekolah. Empat diantaranya jenjang SMP dan tujuh lainnya SD.

“Mereka sudah mengisi Dapodik (Data pokok pendidikan). Tapi memang belum ada keterangan sudah sinkron atau belum,” tuturnya.

Dalam pencairan di triwulan I-III juga mengacu dapodik, tetapi selama periode tersebut tidak ada masalah. “Kami sudah lapor ke provinsi sejak 7 Desember lewat surat tertulis. Tapi baru ini dapat jawaban akan diperjuangkan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Dr. Saiful Rachman menegaskan pihaknya akan tetap mengupayakan pencairandana BOS yang belum cair di sejumlah sekolah pada triwulan IV ini. Hanya saja, kalau pun pencairan itu disetujui pusat kemungkinannya tetap dicairkan di awal tahun 2016. “Kami tidak bisa menjamin bisa dicairkan atau tidak. Prinsipnya kita akan terus berjuang agar BOS ini bisa dinikmati seluruh sekolah,” ungkapnya.

Sebenarnya, jika ada sekolah yang dana BOS-nya tidak cair di triwulan I-III bisa dirapel pencairannya menggunakan dana buffer (cadangan). Namun, di akhir tahun ini dana buffer sudah ditutup dan tidak bisa digunakan.

“Setiap tri wulan itu selalu ada penambahan dan pengurangan jumlah sasaran. Itu yang dinamakan dana buffer,” kata Saiful.

Mantan Kepala SMKN 4 Malang ini menyadari, dana BOS sangat penting bagi sekolah. Apalagi jika sekolah meletakkan BOS untuk pembiayaan kebutuhan mendasar. Namun kembali lagi, keputusan pencairan ada di pusat. Karena tanpa ada Surat Keputusan (SK) dari Dirjen Dikdas, SK pembayaran dari gubernur juga tidak bisa diterbitkan.

 “SK Dirjen Dikdas itu dasarnya dari dapodik. Kalau dapodik tidak tercantum jumlah siswanya, SK dirjen juga tidak akan terbit,” tutur mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini. Lebih lanjut Saiful mengungkapkan perlunya evaluasi sistem dalam dapodik. Sebab, data yang muncul dari dapodik itu dari sekolah langsung ke pusat tanpa ada verifikasi yang jelas.

“Kita akan cek ulang. Pengisian dapodiknya apa sudah benar, atau memang ada trouble di sistem dapodik. Sebab, pencairan di daerah lain tidak ada masalah. Hanya Surabaya saja,” pungkas Saiful.(Widodo)