Kerja Keras Dengan Hasil Maksimal

Kerja Keras Dengan Hasil  Maksimal

Mamuju, Koran Investigasi

Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Pemukiman Prov. Sulbar

Workshop evaluasi program kerja, akan dilaksanakan akhir tahun nanti, pada  awal Bulan Desember 2015 mendatang yang di lakukan Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Pemukiman Prov. Sulawesi Barat. Hal ini terungkap, saat disambangi Abd. Rahman , ST, Kepala Satker di ruang kerjanya baru-baru ini.

Dalam  evaluasi tersebut merupakan evaluasi program kerja dalam satu tahun, tentu tujuannya dengan meningkatkan intesitas serta kualitas program. Dengan adanya evaluasi berkala setiap tahun atau setiap saat, diharapkan program-program yang dituangkan dalam draft rencana akan adanya efisiensi dan efektifitas di setiap sektor kerja program.

“Dan perlu kita ketahui, bahwa di satelit ini adalah non fisik, yang kita evaluasi itu nanti adalah hasil dari kerja kami sebagai teknis perencanaan,” jelasnya panjang lebar di tengah kesibukannya mempersiapkan draft dalam workshop nanti.

Dijelaskan lagi bahwa di Satker Perencanaan itu, melalui randal untuk evaluasi beberapa satker program-program yang diolah selama ini yang bersumber dari dana APBN dan DAK yang meliputi 6 (enam) Kabupaten/Kota di Sulawesi Barat, Mamuju Kota, Majene, Polewali, Mamasa, Mamuju Utara, Mamuju Tengah.

Dirandal itu non fisik hanya perencanaan saja, “Tugas kami di satker adalah sebagai perencana bagian dari Bidang Keciptaan Karyaan Prov. Sulawesi Barat, sedangkan Randal sebagai wadah untuk melihat semua kegiatan masing-masing Sektor Satker se Sulawesi Barat, mulai dari Satker Perusahaan Air Minum, PKPBL, serta Satker kabupaten/kota, yang jelas semua kegiatan tersebut khusus bersumber dari dana APBN dan dana DAK. kemudian kami evaluasi, dan yang kami lakukan nanti yaitu evaluasi target kerja serta mengevaluasi semua kendala-kendala yang terjadi di lapangan,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan Abd. Rahman, ST, sedangkan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menenga(RPI2JM) harus di miliki setiap satker kabupaten/ kota, sebagai persyaratan untuk mendapatkan dana APBN.(Musraho)