Para tokoh pembentukan Bima Timur tak henti-hentinya berjuang, untuk dimekarkan dari induk Kab Bima NTB. Komite dengan tegas menyerukan pada pemerintah, saat diskusi maupun orasi politik, bahwa para pejuang serta perintis KPKBT(Komite Pembentukan Kabupaten Bima Timur), tetap pada pendiriannya pemekaran Bima Timur.
Komite juga menentukan sikap, siap mendukung dan mengawal pemerintahan sekarang Drs H Bachrudin, Mpd Pj Bupati Bima, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk melanjutkan pembangunan, selama beberapa bulan kedepan, hingga dilantiknya bupati baru, hasil pilkada tgl 09 Desember 2015 nanti, dan komite juga siap mensukseskan pilkada Kab Bima yang Jurdil dan damai, bersama pihak aparatur negara serta masyarakat, yang netral dan independen, sehingga menghasilkan pemimpin yang membawa perubahan, religius dan bermartabat untuk "Dou Labo Dana Mbojo"Dalam surat terbuka dan di sebarkan ke media sosial facebook, dalam akun Bima Timur, untuk mengajak seluruh kandidat bupati dan wakil bupati, para simpatisannya, guna membangun komitmen dalam rangka sukseskan Pilkada yang damai, dengan syarat mutlak adalah agenda pembentukan Kab Bima Timur.
Dan wajib menjadi visi misi prioritas bagi pasangan calon, agar tidak ada janji-janji palsu dan pembohongan publik, dalam momentum pilkada ini. jika tidak ada kesamaan politik, akan persilakan kepada rakyat untuk memilih pemimpin berkomitmen, yang mengagendakan percepatan pemekaran, kata Jasmin Spd, Ketua KPKBT, Rabu 26 Agustus 2015 kepada awak media ini.
Kepada seluruh dewan pengurus dan simpatisan Bima Timur, untuk tetap fokus dan konsisten, terhadap visi misi percepatan pemekaran, dan 'akan menolak pihak-pihak melakukan pencitraan politik, yang memanfaatkan isu Bima Timur, tanpa komitmen jelas.
Untuk itu, dalam waktu yang dekat, rencana untuk melaksanakan kegiatan deklarasi akbar, agar bersama-sama berpartisipasi dan sukseskan "Festival dan Pameran Bima Timur Menyapa Pilkada Damai" Tahun 2015 di Gedung Serba Guna Sape. Dan bertekad untuk mewujudkan percepatan Pemekaran Kabupaten Bima Timur, yang akan diterlaksana UU Daerah Otonom Baru pada tahun 2017. “Karena pemekaran Bima Timur, adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh siapapun,” tegas Jasmin A Malik, Ketua Tim Gabungan Pemekaran Bima Timur.(Edy Mulyadin)
0 comments:
Post a Comment