Hj. Robiatul Adawiyah,SE Reses Serap Aspirasi Di Bima

Hj. Robiatul Adawiyah,SE Reses Serap Aspirasi Di Bima

Bima, Koran Investigasi

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Hj. Robiatul Adawiyah,SE perwakilan daerah Propinsi NTB, kembali reses dan memamfaatkan waktunya untuk turun ke masyarakat guna menyerap aspirasi di daerah pemilihannya, Selasa, 04 Agustus 2015.

Di Aula kantor Kecamatan Sape, salah satu rumah aspirasi yang digunakan untuk bertatap muka langsung dengan ratusan masyarakat baik dari  tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, tidak ketinggalan kepala sekolah maupun guru-guru, dan Mahasiswa Stisip yang kebetulan KKN di Kecamatan Sape.

Juga hadir dari penggiat pemekaran Kabupaten Bima Timur, Danramil 1608 -03 Kecamatan Sape Kapten Infantri Ahmad, perwakilan dari Bupati Bima  lewat Tata Pemerintahan Daerah Bima. Dalam reses DPD RI kali ini dipergunakan untuk bertemu masyarakat dan menyerap segala bentuk aspirasi.

Raodatul  Adawiah,SE terlihat ketika itu menjaga kostituennya dengan menerima kemudian ditampung semua usulan dan keluhan masyarakat  Kecamatan Sape. Perjalanan dilanjutkan  ke Kecamatan Ambalawi Wera, setelah kunjungannya di beberapa kecamatan di Kabupaten Bima, agendanya diteruskan di Kecamatan Punda Kota Bima.

Dalam acara pertemuan tersebut,  sambutan diawali perwakilan pemerintah Kecamatan Sape lewat Muhammad Akbar,SP MSi sekretaris kecamatan Sape, dipaparkan bahwa di Kecamatan Sape ini adalah daerah yang banyak potensi atau sumber daya alam  yang kita harus dorong untuk peningkatan dan kemajuannya seperti dibidang pertanian yaituti 1. Bawang merah, jagung, kacang, kedelai, padi, dan segala macam tanaman  sayur lainnya.

Di bidang perikanan dan kelautan, ada ikan tuna, kakap, lobster, ikan terapung, dan juga ada sarang burung wallet. Lebih lanjut, di Sape ini juga punya 3 pelabuhan; pelabuhan fery, pelabuhan ikan, dan pelabuhan niaga. Untuk menunjang perekonomian di Kecamatan Sape sudah ada 6 bank lengkap dengan ATM nya, di Kecamatan Sape juga sudah ada 3 pegadaian yang harus dikembangkan.

Sekcam juga menjelaskan terkait dengan masalah bawang merah yang harganya  anjlok ketika panen, maka ia berharap agar ada pembangunan sumber daya alam di Kecamatan Sape ini. Seperti perusahaan yang memproduksi langsung bawang merah dari petani, bukan lagi bawang yang dikirim langsung ke luar daerah melainkan bawang hasil produksi dalam bentuk kemasan  bawang goreng.

“Saya ada dibagian komite 1 DPD RI yang membidangi pertanahan, pemekaran dan penggabungan daerah, pertanahan dan tata ruang, pemunkiman  dan kependudukan, politik, hukum, Ham, dan bidang desa,” beber Hj. Robiatul.

Menurutnya dari sekian banyak pemekaran, hampir 80%  daerah pemekaran itu gagal. Lebih jauh, soal pemilikan lahan di NTB, dikatakan  sudah ribuan hektar tanah dikuasai oleh pihak asing. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat jangan terobsesi dengan hal-hal yang menggiurkan dan terkena rayuan pihak asing.

Ketika dikonfirmasi awak Koran Investigasi dijelaskan bahwa  pemekaran dan penggabungan daerah sekarang sudah diperketat, hanya lewat satu pintu yaitu Mendagri. DPD sudah tidak bisa lagi katanya. Ia tambahkan daerah yang masuk dalam UU DOB  di Provinsi NTB, hanya  ada 2 daerah yakni 1. Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) 2. Lombok Selatan.

Masih dalam pertemuan tersebut, Jasmin A Malik, S.Pd, Ketua Tim Gabungan Komite Pemekaran Kabupaten Bima Timur, tampil menjelaskan bahwa berkaitan dengan pemekaran Bima Timur adalah harga mati, layak atau tidak layak, tidak ada lagi tawaran, katanya.

“Kalau itu, bukan keinginan kita lagi, Lebih dari itu, adalah kebutuhan masyarakata yang didukung oleh 72 desa di 7 Kecamatan yang masuk di wilayah Bima Timur,” tanggap Jasmin.

Lanjutnya, jadi pembangungan Kantor Bupati Kabupaten Bima sudah harus dilaksanakan 2016, dan otomatis Kantor Bupati Bima akan dipindahkan di Kecamatan Woha di Bima Barat Kabupaten Bima. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, adalah bagaimana nasib masyarakat di wilayah Bima Timur yang jauhnya ratusan kilo meter dan harus melewati 1 daerah kota yaitu Kota Bima? Komite gabungan menyampaikan kronologi perjalanan pemekaran Bima Timur  dari tahun 2010 sampai sekarang belum terwujud katanya.

Menurut Robiatul, ia fokus dengan isu pertanahan dan pemekaran penggabungan daerah sesuai dengan tupoksi Komite 1 DPD RI, akan tetapi ia juga menyerap berbagai macam aspirasi keluhan dari  masyarakat selain dari bidang Komite 1 seperti aspirasi masyarakat di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat juga transportasi meskipun itu Bidang Komite 2 DPD RI, tetapi itu tetap di koordinasikan terkait dengan masalah – masalah tersebut.

Hj. Robiatul Adawiyah, SE menjelaskan pada Koran Investigasi ini, semua permsalahan pada tingkat kabupaten akan kita sampaikan langsung pada  bupati, sedangkan berkaitan kebijakan di provinsi akan disampaikan langsung pada gubernur.

Ia tambahkan,  aspirasi masyarakat yang kita serap sekarang akan kita urung rembuk bersama 4 orang anggota lainnya sebagai perwakilan Provinsi NTB  dan selanjutnya  akan dibawa ke rapat paripurna DPD RI di Gedung MPR nanti.

Di akhir acara pertemuan, Hj.  Robiatul Adawiyah, SE memberikan bantuan  berupa pelampung untuk keamanan dan keselamatan nelayan secara simbolis di depan ratusan masyarakat yang hadir di acara pertemuan tersebut. (Edy Mulyadin)